Belanja transfer dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan oleh suatu pemerintah daerah kepada entitas pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa, yang secara spesifik mencakup belanja bagi hasil (seperti bagi hasil pajak atau retribusi) serta belanja bantuan keuangan (baik bersifat umum maupun khusus). Berbeda dengan jenis belanja lainnya, pengeluaran ini tidak menghasilkan aset atau barang/jasa secara langsung bagi pemerintah daerah yang menyalurkannya, melainkan berfungsi sebagai instrumen distribusi kapasitas fiskal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program di wilayah penerima. Dalam ekosistem pemerintahan daerah, alokasi belanja transfer memegang peranan yang sangat strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah, memperkuat sinergi lintas daerah, serta memastikan pemerintah desa memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberdayakan masyarakatnya secara mandiri.
Belanja transfer dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan oleh suatu pemerintah daerah kepada entitas pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa, yang secara spesifik mencakup belanja bagi hasil (seperti bagi hasil pajak atau retribusi) serta belanja bantuan keuangan (baik bersifat umum maupun khusus). Berbeda dengan jenis belanja lainnya, pengeluaran ini tidak menghasilkan aset atau barang/jasa secara langsung bagi pemerintah daerah yang menyalurkannya, melainkan berfungsi sebagai instrumen distribusi kapasitas fiskal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program di wilayah penerima. Dalam ekosistem pemerintahan daerah, alokasi belanja transfer memegang peranan yang sangat strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah, memperkuat sinergi lintas daerah, serta memastikan pemerintah desa memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberdayakan masyarakatnya secara mandiri. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Kegiatan Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk membimbing, mengawasi, melatih, dan mendukung Ormas agar dapat beroperasi secara tertib, mandiri, dan profesional
Data Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap ormas kota kendari 2024
Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan kas daerah yang pada dasarnya harus dibayar kembali atau merupakan pengembalian atas pengeluaran yang telah dilakukan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Komponen utamanya meliputi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos penerimaan ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penyeimbang fiskal; kegunaan utamanya adalah untuk menutup defisit anggaran ketika total rencana belanja daerah melampaui kapasitas pendapatan daerah, sehingga kelancaran pendanaan program pemerintah dapat tetap berjalan tanpa mengganggu likuiditas.
Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan kas daerah yang pada dasarnya harus dibayar kembali atau merupakan pengembalian atas pengeluaran yang telah dilakukan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Komponen utamanya meliputi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos penerimaan ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penyeimbang fiskal; kegunaan utamanya adalah untuk menutup defisit anggaran ketika total rencana belanja daerah melampaui kapasitas pendapatan daerah, sehingga kelancaran pendanaan program pemerintah dapat tetap berjalan tanpa mengganggu likuiditas. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
data ini memuat informasi mengenai rekapitulasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Data ini mencakup komposisi pegawai berdasarkan kategori (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK), jenis kelamin, golongan/pangkat, serta unit kerja/perangkat daerah terkait
Bidang Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi
data ini memuat informasi mengenai rekapitulasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Data ini mencakup komposisi pegawai berdasarkan kategori (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK), jenis kelamin serta unit kerja/perangkat daerah terkait.
Panjang jalan kota adalah total jarak dari seluruh ruas jalan yang status kewenangannya dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah suatu kota. Jalan ini umumnya menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perkotaan
Data Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Kendari 2024
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Ormas 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2.Menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. 3.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4.Membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial. 5.Mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan.
DATA DAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) TAHUN 2026
rganisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Ormas Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan.
Daftar Organisasi Kemnasyarakatan Aktif (SKT) Tahun 2026
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer. Komponen penerimaan ini mencakup sumber pendanaan alternatif dan kondisional yang diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat, lembaga swasta, maupun pihak luar negeri, serta dana darurat yang dialokasikan khusus untuk menangani situasi krisis atau bencana berskala nasional/daerah. Keberadaan pos pendapatan ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas fiskal dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi masuknya sumber-sumber pendanaan di luar penerimaan rutin. Hal ini pada akhirnya menjadikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dinamis, tangguh, dan responsif dalam membiayai program pembangunan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai dinamika dan kondisi darurat yang dihadapi oleh suatu wilayah.
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Daerah yang Sah" merupakan seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer. Komponen penerimaan ini mencakup sumber pendanaan alternatif dan kondisional yang diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat, lembaga swasta, maupun pihak luar negeri, serta dana darurat yang dialokasikan khusus untuk menangani situasi krisis atau bencana berskala nasional/daerah. Keberadaan pos pendapatan ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas fiskal dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi masuknya sumber-sumber pendanaan di luar penerimaan rutin. Hal ini pada akhirnya menjadikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dinamis, tangguh, dan responsif dalam membiayai program pembangunan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai dinamika dan kondisi darurat yang dihadapi oleh suatu wilayah. Data dibawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Jumlah penduduk adalah total banyaknya orang yang tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu wilayah atau negara pada waktu tertentu
Demonstrasi (dalam konteks bidang sosial dan budaya) adalah sebuah gerakan protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, atau penolakan terhadap suatu isu, kebijakan, atau kondisi sosial tertentu
Data Jumlah Demonstrasi (Bidang Sosial dan Budaya) Kota Kendari 2024
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Tempat ini menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta didukung oleh tenaga medis profesional, fasilitas medis, dan penunjang lainnya
Data Jumlah Rumah Sakit Kota Kendari 2024
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya
Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Kendari 2024
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah penduduk Kota Kendari berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin dilengkapi dengan Kelurahan semester I tahun 2026
REkapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkawinan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan status kawin dan jenis kelamin semester I Tahun 2026
Dalam istilah manajemen kebakaran, kejadian kebakaran yang waktu responsnya melebihi 15 menit disebut sebagai keterlambatan waktu tanggap atau kondisi yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Data Jumlah kejadian kebakaran yang melebihi/lewat dari 15 menit (kali) kota kendari 2024
Belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan khusus untuk perolehan atau penambahan nilai aset tetap serta aset lainnya—seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi—yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan). Komponen pengeluaran ini mencerminkan bentuk investasi publik yang bersifat sangat produktif, karena setiap alokasi dana yang diserap akan bermutasi menjadi kekayaan daerah berupa infrastruktur fisik yang bernilai jangka panjang. Dalam konteks pembangunan daerah, porsi belanja modal yang memadai dan tepat sasaran sangatlah krusial, sebab tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan serta kualitas sarana-prasarana dasar bagi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai katalisator yang memicu efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan khusus untuk perolehan atau penambahan nilai aset tetap serta aset lainnya—seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi—yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan). Komponen pengeluaran ini mencerminkan bentuk investasi publik yang bersifat sangat produktif, karena setiap alokasi dana yang diserap akan bermutasi menjadi kekayaan daerah berupa infrastruktur fisik yang bernilai jangka panjang. Dalam konteks pembangunan daerah, porsi belanja modal yang memadai dan tepat sasaran sangatlah krusial, sebab tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan serta kualitas sarana-prasarana dasar bagi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai katalisator yang memicu efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Kondisi Kemantapan Jalan adalah ukuran yang menilai kualitas fisik dan kelayakan suatu jalan untuk dilalui. Ukuran ini menunjukkan seberapa baik jalan berfungsi untuk mendukung mobilitas kendaraan dan kegiatan ekonomi. Istilah ini sangat penting dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Provinsi (Tidak Mantap) 2024
Poliklinik adalah unit pelayanan medis di rumah sakit atau klinik yang melayani pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi untuk spesialisasi atau penyakit tertentu (misalnya poli gigi, poli anak). Pustu (Puskesmas Pembantu) adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa atau kelurahan yang berada di bawah pengawasan Puskesmas induk untuk memperluas jangkauan layanan.
Data Jumlah Poliklinik dan Pustu Kota Kendari 2024
Pendapatan transfer antardaerah merupakan penerimaan yang diperoleh suatu pemerintah daerah dari pemerintah daerah lainnya, yang umumnya berupa alokasi dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota atau berupa bantuan keuangan khusus lintas wilayah. Dalam tata kelola keuangan daerah, instrumen ini berfungsi strategis untuk menciptakan keseimbangan fiskal secara internal di dalam satu wilayah provinsi serta memperkuat sinergi pembangunan. Komponen penerimaan ini memastikan bahwa daerah tingkat atas (provinsi) atau daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat dapat berkontribusi secara proporsional untuk mendukung pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyelesaian isu-isu regional di daerah sekitarnya.
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025
Pendapatan transfer antardaerah merupakan penerimaan yang diperoleh suatu pemerintah daerah dari pemerintah daerah lainnya, yang umumnya berupa alokasi dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota atau berupa bantuan keuangan khusus lintas wilayah. Dalam tata kelola keuangan daerah, instrumen ini berfungsi strategis untuk menciptakan keseimbangan fiskal secara internal di dalam satu wilayah provinsi serta memperkuat sinergi pembangunan. Komponen penerimaan ini memastikan bahwa daerah tingkat atas (provinsi) atau daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat dapat berkontribusi secara proporsional untuk mendukung pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyelesaian isu-isu regional di daerah sekitarnya. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH TAHUN 2025
Wilayah pelayanan adalah area atau batas geografis di mana suatu organisasi, instansi, atau lembaga memiliki wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau anggotanya
Data Cakupan Wilayah pelayanan wilayah manajemen kebakaran kota kendari 2024
Demonstrasi dalam bidang keamanan adalah peragaan atau simulasi kesiapsiagaan personel dan kecanggihan peralatan yang dilakukan oleh aparat (seperti kepolisian atau militer) maupun penyedia layanan keamanan
Data Jumlah Demonstrasi (Bidang Keamanan) Kota Kendari 2024
Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap Pagu Belanja Tidak Terduga adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam satu tahun anggaran. Indikator ini membandingkan jumlah realisasi anggaran yang telah digunakan dengan jumlah pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Persentase ini menunjukkan seberapa besar anggaran Belanja Tidak Terduga telah diserap untuk membiayai kebutuhan darurat, keperluan mendesak, atau kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Persentase Realisasi BTT terhadap Pagu BTT Pemerintah Kota Kendari
Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap Pagu Belanja Tidak Terduga
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah program penyuluhan dan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Data Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah kota kendari 2024
Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yaitu kelompok pelajar terpilih yang bertugas mengibarkan dan/atau menurunkan Bendera Merah Putih dalam upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terutama pada 17 Agustus.
Data Nama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Kendari Tahun 2026
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik serta mengikuti pemilihan umum
Data Jumlah Partai Politik kota kendari 2024
Kebakaran per Penyebab (Hubungan Listrik) adalah klasifikasi insiden kebakaran yang dipicu oleh masalah pada instalasi atau penggunaan arus listrik, seperti korsleting, kelebihan beban listrik, atau penggunaan perangkat yang tidak standar
Data Kejadian Kebakaran per Penyebab (Hubungan Listrik) kota kendari 2024
Pelanggaran K3 adalah tindakan atau kondisi di tempat kerja yang tidak mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelanggaran ini meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian
Data Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 kota kendari 2024
Pengurangan kumuh (ha) adalah indikator luas wilayah permukiman tidak layak huni yang berhasil diperbaiki atau ditangani, dihitung dalam satuan hektare (ha). Angka ini menunjukkan seberapa banyak lahan kumuh yang telah diubah menjadi lingkungan bersih dan teratur
Data Pengurangan Kumuh (HA) kota kendari 2024
Pendapatan transfer antar-daerah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerimaan kas pada APBD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik terwujud dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak (seperti dari provinsi ke kabupaten/kota) serta penerimaan bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Alokasi dana ini berperan penting sebagai instrumen distribusi kesejahteraan di tingkat regional untuk mereduksi ketimpangan fiskal horizontal antardaerah di dalam suatu kawasan, sekaligus mendukung pembiayaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintas batas administratif. Secara fungsional, postur pendapatan ini menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan terintegrasi, mengatasi eksternalitas lintas wilayah, serta menjamin pemerataan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat kabupaten maupun kota.
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022
Pendapatan transfer antar-daerah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerimaan kas pada APBD yang bersumber dari entitas pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik terwujud dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak (seperti dari provinsi ke kabupaten/kota) serta penerimaan bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Alokasi dana ini berperan penting sebagai instrumen distribusi kesejahteraan di tingkat regional untuk mereduksi ketimpangan fiskal horizontal antardaerah di dalam suatu kawasan, sekaligus mendukung pembiayaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintas batas administratif. Secara fungsional, postur pendapatan ini menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mendanai program-program pembangunan terintegrasi, mengatasi eksternalitas lintas wilayah, serta menjamin pemerataan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat kabupaten maupun kota. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH TAHUN 2022
Data Kependudukan penduduk Disabilitas berdasarkan jenis kelamin Kota Kendari semester I Tahun 2026
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Disabilitas
Menggambarkan jumlah penduduk Disabilitas berdasarkan jenis kelamin
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan klasifikasi penerimaan APBD yang dialokasikan dari APBN di luar komponen dana perimbangan reguler, yang secara spesifik mencakup alokasi seperti Dana Otonomi Khusus (misalnya untuk Papua dan Aceh), Dana Keistimewaan (untuk Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Dana Desa. Alokasi pendanaan ini diberikan oleh negara sebagai bentuk afirmasi kepada daerah-daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan berdasarkan amanat undang-undang, serta untuk memberdayakan tingkat pemerintahan paling bawah (desa). Dalam postur anggaran daerah, keberadaan pos penerimaan ini sangat esensial sebagai injeksi fiskal tambahan yang umumnya bersifat spesifik (earmarked), yang menuntut pemerintah daerah dan desa untuk mengelolanya secara akuntabel guna merespons dinamika sosial-politik, melestarikan nilai historis-kultural, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah sasaran.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan klasifikasi penerimaan APBD yang dialokasikan dari APBN di luar komponen dana perimbangan reguler, yang secara spesifik mencakup alokasi seperti Dana Otonomi Khusus (misalnya untuk Papua dan Aceh), Dana Keistimewaan (untuk Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Dana Desa. Alokasi pendanaan ini diberikan oleh negara sebagai bentuk afirmasi kepada daerah-daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan berdasarkan amanat undang-undang, serta untuk memberdayakan tingkat pemerintahan paling bawah (desa). Dalam postur anggaran daerah, keberadaan pos penerimaan ini sangat esensial sebagai injeksi fiskal tambahan yang umumnya bersifat spesifik (earmarked), yang menuntut pemerintah daerah dan desa untuk mengelolanya secara akuntabel guna merespons dinamika sosial-politik, melestarikan nilai historis-kultural, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah sasaran. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA TAHUN 2022
Data Kependudukan Kota Kendari yang menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin dilengkapi Kelurahan semester I Tahun 2026
Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Menggambarkan penduduk berdasarkan jneis pekerjaan dan jenis kelamin
Mobil pemadam kebakaran adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk membantu petugas memadamkan api, menyelamatkan korban, dan menangani berbagai keadaan darurat
Data Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran kota kendari 2024
Rasio Poliklinik adalah indikator kesehatan yang mengukur perbandingan antara jumlah fasilitas pelayanan poliklinik dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi pemerataan dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Data Rasio Poliklinik per satuan penduduk kota kendari 2024
Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang, serta akses sanitasi dan air minum yang sehat bagi penghuninya.
Data Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani kota kendari 2024
Ormas adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan (atau sering juga disebut organisasi massa)
Data Jumlah Ormas Baru kota kendari 2024
Jumlah bangunan secara umum adalah total unit atau wujud fisik dari konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya
Data Jumlah Bangunan (Unit) kota kendari 2024
Belanja tidak terduga merupakan pos alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan khusus untuk mendanai keadaan darurat, kebutuhan mendesak, atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam maupun wabah penyakit. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pos ini berfungsi krusial sebagai jaring pengaman finansial (safety net) yang menjamin fleksibilitas bagi pemerintah daerah saat menghadapi krisis. Keberadaan alokasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan mitigasi dan penanggulangan secara cepat, responsif, dan akuntabel demi melindungi masyarakat, tanpa harus tertunda oleh mekanisme perencanaan reguler atau proses Perubahan APBD.
Belanja tidak terduga merupakan pos alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan khusus untuk mendanai keadaan darurat, kebutuhan mendesak, atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam maupun wabah penyakit. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pos ini berfungsi krusial sebagai jaring pengaman finansial (safety net) yang menjamin fleksibilitas bagi pemerintah daerah saat menghadapi krisis. Keberadaan alokasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan mitigasi dan penanggulangan secara cepat, responsif, dan akuntabel demi melindungi masyarakat, tanpa harus tertunda oleh mekanisme perencanaan reguler atau proses Perubahan APBD. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Belanja operasi merupakan pengeluaran kas daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional rutin pemerintah daerah guna memastikan kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Komponen utama dari pos ini meliputi belanja pegawai (seperti gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam struktur tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran ini umumnya memakan porsi terbesar dan bersifat konsumtif (habis pakai) karena pemanfaatannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan layanan sehari-hari, bukan untuk menambah kekayaan atau pembentukan aset tetap daerah.
Belanja operasi merupakan pengeluaran kas daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional rutin pemerintah daerah guna memastikan kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Komponen utama dari pos ini meliputi belanja pegawai (seperti gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam struktur tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran ini umumnya memakan porsi terbesar dan bersifat konsumtif (habis pakai) karena pemanfaatannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan layanan sehari-hari, bukan untuk menambah kekayaan atau pembentukan aset tetap daerah. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah perangkat pemerintah daerah di Indonesia yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Anggota Satpol PP berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Data Jumlah polisi pamong praja kota kendari 2024
Kebakaran per Penyebab (Tidak ada keterangan) adalah sebuah kategori dalam laporan statistik atau data kejadian kebakaran yang menunjukkan bahwa penyebab pasti dari suatu peristiwa kebakaran tidak diketahui atau belum tercatat pada saat pendataan
Data Kejadian Kebakaran per Penyebab (Tidak ada Keterangan) kota kendari 2024
Data Kependudukan yang menggambarkan rasio jenis kelamin penduduk Kota Kendari dilengkapi dengan Kelurahan Semester I tahun 2026
Menggambarkan rasio jenis kelamin Kota Kendari
Kondisi kemantapan jalan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi atau persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi fisik baik dan sedang dibandingkan dengan total keseluruhan panjang jalan di suatu wilayah
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Provinsi (Mantap) 2024
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu adalah indikator statistik fasilitas pelayanan kesehatan yang dihitung sebagai rasio fasilitas per jumlah penduduk (lazimnya per 1.000 jiwa) untuk mengukur kapasitas dan pemerataan akses layanan kesehatan di suatu wilayah
Data Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Kendari 2024
Pengeluaran pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh pengeluaran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang secara khusus dialokasikan untuk memanfaatkan surplus anggaran (ketika total pendapatan lebih besar daripada total belanja). Komponen pengeluaran ini mencakup pos-pos strategis seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga, pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Dalam postur anggaran, alokasi pengeluaran pembiayaan berfungsi sebagai instrumen manajemen fiskal jangka panjang yang sangat krusial untuk mengelola kelebihan likuiditas secara produktif, menjamin tertibnya pemenuhan kewajiban finansial daerah, serta mengakselerasi perekonomian lokal melalui investasi terukur yang diharapkan mampu memberikan imbal hasil berkesinambungan dan memperkuat pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.
Pengeluaran pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh pengeluaran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang secara khusus dialokasikan untuk memanfaatkan surplus anggaran (ketika total pendapatan lebih besar daripada total belanja). Komponen pengeluaran ini mencakup pos-pos strategis seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga, pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Dalam postur anggaran, alokasi pengeluaran pembiayaan berfungsi sebagai instrumen manajemen fiskal jangka panjang yang sangat krusial untuk mengelola kelebihan likuiditas secara produktif, menjamin tertibnya pemenuhan kewajiban finansial daerah, serta mengakselerasi perekonomian lokal melalui investasi terukur yang diharapkan mampu memberikan imbal hasil berkesinambungan dan memperkuat pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Rasio Pustu adalah perbandingan antara jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang beroperasi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Metrik ini umumnya digunakan untuk mengukur sejauh mana akses dan jangkauan fasilitas kesehatan dasar (seperti perawat dan bidan) tersedia bagi masyarakat setempat
Data Rasio Pustu per satuan penduduk kota kendari 2024
Pendapatan Daerah yang Sah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen ketiga dari struktur pendapatan APBD—di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer—yang mencakup seluruh penerimaan sah dan legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen penerimaan ini umumnya meliputi pendapatan hibah (baik yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam maupun luar negeri, hingga pihak ketiga) serta penerimaan dana darurat dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk keperluan luar biasa atau mendesak. Dalam postur anggaran, pos penerimaan ini berfungsi sebagai instrumen pendanaan komplementer yang sering kali bersifat insidental atau bersyarat (earmarked), yang memberikan ruang fiskal tambahan dan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program spesifik, mempercepat penanganan pascabencana, serta mendukung perluasan kapasitas pelayanan publik tanpa harus membebani alokasi pendapatan rutin daerah.
Pendapatan Daerah yang Sah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen ketiga dari struktur pendapatan APBD—di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer—yang mencakup seluruh penerimaan sah dan legal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen penerimaan ini umumnya meliputi pendapatan hibah (baik yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam maupun luar negeri, hingga pihak ketiga) serta penerimaan dana darurat dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk keperluan luar biasa atau mendesak. Dalam postur anggaran, pos penerimaan ini berfungsi sebagai instrumen pendanaan komplementer yang sering kali bersifat insidental atau bersyarat (earmarked), yang memberikan ruang fiskal tambahan dan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program spesifik, mempercepat penanganan pascabencana, serta mendukung perluasan kapasitas pelayanan publik tanpa harus membebani alokasi pendapatan rutin daerah. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Data Kependudukan yang menggambarkan pendunduk berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin dilengkapi dengan Kelurahan
Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan
Menggambarkan penduduk Kota Kendari berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin dilengkapi dengan Kelurahan
Panjang jaringan jalan adalah ukuran total jarak dari suatu ruas jalan atau kumpulan ruas jalan, yang dihitung dari titik awal hingga titik akhir. Data ini biasanya diukur dalam satuan kilometer (km) dan menjadi indikator penting untuk melihat seberapa luas akses transportasi di suatu wilayah
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Nasional (Tidak Mantap) 2024
Belanja operasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran APBD yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional sehari-hari pemerintah daerah yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencakup berbagai pos esensial, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam postur anggaran daerah, belanja operasi berfungsi sebagai urat nadi yang menjamin kelangsungan roda birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Meskipun keberadaannya sangat mutlak diperlukan, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola pos belanja ini secara efisien agar porsinya tidak membengkak dan menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk belanja modal yang lebih produktif bagi pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Belanja operasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran APBD yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional sehari-hari pemerintah daerah yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencakup berbagai pos esensial, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam postur anggaran daerah, belanja operasi berfungsi sebagai urat nadi yang menjamin kelangsungan roda birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Meskipun keberadaannya sangat mutlak diperlukan, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola pos belanja ini secara efisien agar porsinya tidak membengkak dan menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk belanja modal yang lebih produktif bagi pembangunan infrastruktur jangka panjang. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling terhubung untuk mengikat pusat-pusat pertumbuhan dan simpul transportasi, sehingga membentuk sistem pergerakan lalu lintas yang utuh.
Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (Kondisi Baik) di Kota Kendari 2024
Panjang jaringan jalan adalah ukuran total jarak gabungan dari seluruh ruas jalan (baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga jalan desa) yang berada di suatu wilayah atau negara
Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (Kondisi Rusak Berat ) di Kota Kendari 2024
Belanja operasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional sehari-hari pemerintah daerah yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencakup pos-pos vital seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam postur anggaran daerah, pos belanja ini berfungsi sebagai urat nadi penggerak roda birokrasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara lancar serta berkesinambungan. Meskipun keberadaannya sangat mutlak diperlukan, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola alokasi belanja operasi ini secara efisien dan proporsional agar porsinya tidak menggerus ruang fiskal yang seharusnya diprioritaskan untuk belanja modal atau investasi pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Belanja operasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional sehari-hari pemerintah daerah yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencakup pos-pos vital seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Dalam postur anggaran daerah, pos belanja ini berfungsi sebagai urat nadi penggerak roda birokrasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara lancar serta berkesinambungan. Meskipun keberadaannya sangat mutlak diperlukan, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola alokasi belanja operasi ini secara efisien dan proporsional agar porsinya tidak menggerus ruang fiskal yang seharusnya diprioritaskan untuk belanja modal atau investasi pembangunan infrastruktur jangka panjang. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Garis kemiskinan adalah batas pengeluaran minimum dalam rupiah yang dibutuhkan seseorang tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan agar hidup layak
Data Garis Kemiskinan,(P0), (P1), dan (P2)
Data Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Penerimaan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang secara khusus ditujukan untuk menutup defisit anggaran (ketika total belanja lebih besar dari total pendapatan). Komponen penerimaan ini mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dalam postur APBD, pos penerimaan pembiayaan ini berperan sebagai instrumen penyeimbang yang sangat krusial guna memastikan kesinambungan pendanaan program pembangunan, sehingga pemerintah daerah tetap dapat mengeksekusi rencana belanja strategisnya dan menjaga kualitas pelayanan publik meskipun kapasitas pendapatan murni pada tahun berjalan tidak mencukupi.
Penerimaan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang secara khusus ditujukan untuk menutup defisit anggaran (ketika total belanja lebih besar dari total pendapatan). Komponen penerimaan ini mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dalam postur APBD, pos penerimaan pembiayaan ini berperan sebagai instrumen penyeimbang yang sangat krusial guna memastikan kesinambungan pendanaan program pembangunan, sehingga pemerintah daerah tetap dapat mengeksekusi rencana belanja strategisnya dan menjaga kualitas pelayanan publik meskipun kapasitas pendapatan murni pada tahun berjalan tidak mencukupi. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Pendapatan daerah yang sah merupakan komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer reguler. Komponen ini umumnya mencakup penerimaan khusus seperti dana hibah, dana darurat, serta penerimaan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pos ini berfungsi sebagai mekanisme legal untuk mengakomodasi aliran dana tambahan dari pihak ketiga, pemerintah, atau lembaga lainnya secara akuntabel, sehingga memberikan ruang pendanaan ekstra bagi pemerintah daerah untuk menangani kondisi luar biasa, mendukung program spesifik, atau mempercepat pembangunan tanpa membebani kas reguler.
Pendapatan daerah yang sah merupakan komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer reguler. Komponen ini umumnya mencakup penerimaan khusus seperti dana hibah, dana darurat, serta penerimaan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pos ini berfungsi sebagai mekanisme legal untuk mengakomodasi aliran dana tambahan dari pihak ketiga, pemerintah, atau lembaga lainnya secara akuntabel, sehingga memberikan ruang pendanaan ekstra bagi pemerintah daerah untuk menangani kondisi luar biasa, mendukung program spesifik, atau mempercepat pembangunan tanpa membebani kas reguler. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia mencapai 554.692 organisasi berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per awal Maret 2024. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah mencapai lebih dari 600.000 organisasi hingga tahun 2025
Data Jumlah Ormas Terdaftar kota kendari 2024
Luasan kumuh (ha) adalah ukuran luas wilayah (dalam satuan Hektar) dari permukiman yang dianggap tidak layak huni. Area ini biasanya ditandai dengan bangunan yang tidak teratur, sangat padat, dan tidak memiliki fasilitas umum atau kebersihan yang memadai
Data Luasan Kumuh (Ha) kota kendari 2024
Kebakaran per Penyebab (Api Terbuka) adalah suatu peristiwa kebakaran yang dipicu atau bersumber dari nyala api terbuka (open flame). Nyala api terbuka adalah sumber api yang terlihat langsung dan tidak tertutup atau terlindungi
Data Kejadian Kebakaran per Penyebab (Api Terbuka) kota kendari 2024
Kondisi Kemantapan Jalan adalah ukuran yang menilai kualitas fisik dan kelayakan suatu jalan untuk dilalui. Ukuran ini menunjukkan seberapa baik jalan berfungsi untuk mendukung mobilitas kendaraan dan kegiatan ekonomi. Istilah ini sangat penting dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur transportas
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Kota (Mantap) kota kendari 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang digali langsung dari potensi lokal—seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah—yang berfungsi sebagai pilar utama kemandirian fiskal. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, PAD menjadi indikator penting tingkat otonomi suatu wilayah; semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan daerah tersebut pada dana transfer pemerintah pusat. Tingginya PAD memberikan pemerintah daerah fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola kas dan mendanai program pembangunan serta pelayanan publik yang secara spesifik menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang digali langsung dari potensi lokal—seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah—yang berfungsi sebagai pilar utama kemandirian fiskal. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, PAD menjadi indikator penting tingkat otonomi suatu wilayah; semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin rendah ketergantungan daerah tersebut pada dana transfer pemerintah pusat. Tingginya PAD memberikan pemerintah daerah fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola kas dan mendanai program pembangunan serta pelayanan publik yang secara spesifik menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—yang disalurkan kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dana ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemerataan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Bagi sebagian besar wilayah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbatas, pendapatan transfer ini menjadi tulang punggung utama penyusunan APBD untuk memastikan pelayanan publik, roda pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan baik.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025
Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—yang disalurkan kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dana ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemerataan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Bagi sebagian besar wilayah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbatas, pendapatan transfer ini menjadi tulang punggung utama penyusunan APBD untuk memastikan pelayanan publik, roda pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan baik. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2025
Demonstrasi dalam bidang politik adalah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok besar orang di tempat umum untuk menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi, atau menentang kebijakan suatu pihak.
Data Jumlah Demonstrasi (Bidang Politik) Kota Kendari 2024
Pendapatan transfer pemerintah pusat—atau yang secara regulasi dikenal sebagai Transfer ke Daerah (TKD)—dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan krusial APBD yang bersumber langsung dari APBN, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta dana otonomi khusus/keistimewaan. Dana ini disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama pemerataan kapasitas fiskal guna mereduksi ketimpangan pendanaan, baik antara pusat dan daerah maupun antar-wilayah di Indonesia. Mengingat sebagian besar daerah masih memiliki keterbatasan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat ini secara praktis mendominasi postur anggaran daerah dan menjadi tumpuan paling vital untuk menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan, penyediaan pelayanan publik dasar, hingga penyelarasan target pembangunan daerah dengan prioritas strategis nasional.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021
Pendapatan transfer pemerintah pusat—atau yang secara regulasi dikenal sebagai Transfer ke Daerah (TKD)—dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan krusial APBD yang bersumber langsung dari APBN, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta dana otonomi khusus/keistimewaan. Dana ini disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama pemerataan kapasitas fiskal guna mereduksi ketimpangan pendanaan, baik antara pusat dan daerah maupun antar-wilayah di Indonesia. Mengingat sebagian besar daerah masih memiliki keterbatasan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat ini secara praktis mendominasi postur anggaran daerah dan menjadi tumpuan paling vital untuk menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan, penyediaan pelayanan publik dasar, hingga penyelarasan target pembangunan daerah dengan prioritas strategis nasional. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Tahun 2021
Pendapatan transfer dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat—seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—maupun dari pemerintah daerah lainnya, yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Komponen penerimaan ini berperan sebagai instrumen vital pemerataan kapasitas fiskal untuk mengurangi ketimpangan keuangan, baik antara pusat dan daerah maupun antar-daerah itu sendiri. Mengingat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah masih terbatas, pendapatan transfer sering kali menjadi tulang punggung utama bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan operasional birokrasi, pembiayaan pelayanan publik dasar, dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Pendapatan transfer berupa dana perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar utama penerimaan APBD yang bersumber dari alokasi APBN Pemerintah Pusat—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—dengan tujuan utama untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Fungsi esensial dari dana perimbangan ini adalah sebagai instrumen pemerataan untuk meminimalkan ketimpangan kapasitas fiskal, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar-daerah di seluruh Indonesia). Dalam praktiknya, karena kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum merata, dana perimbangan sering kali mendominasi postur pendapatan daerah dan menjadi urat nadi utama yang memampukan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dasar, membiayai operasional pemerintahan, serta merealisasikan program pembangunan secara berkelanjutan. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN TAHUN 2021
Panjang jaringan jalan adalah ukuran total jarak dari seluruh ruas jalan yang dihitung mulai dari titik awal sampai ke titik akhir dalam suatu wilayah atau sistem tertentu
Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (Kondisi Rusak Ringan) Kota Kendari 2024
Data Kependudukan yang menggambarkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelurahan Semester I Tahun 2026
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan, jenis kelamin dan kelurahan
Belanja tak terduga dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran APBD yang dialokasikan khusus untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak, atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak biasa dan tidak dapat diprediksi pada saat tahapan perencanaan anggaran, seperti penanganan bencana alam, wabah penyakit, hingga konflik sosial. Pos pengeluaran ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal cushion) yang esensial untuk memberikan fleksibilitas dan keleluasaan bagi pemerintah daerah agar dapat bertindak secara cepat tanggap dalam merespons krisis, tanpa harus menunggu mekanisme siklus Perubahan APBD. Keberadaan alokasi belanja ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pemerintah daerah selalu siap hadir memitigasi dampak, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi wilayah di tengah situasi genting, dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas serta tertib administrasi pasca-penggunaan dana.
Belanja tak terduga dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran APBD yang dialokasikan khusus untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak, atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak biasa dan tidak dapat diprediksi pada saat tahapan perencanaan anggaran, seperti penanganan bencana alam, wabah penyakit, hingga konflik sosial. Pos pengeluaran ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal cushion) yang esensial untuk memberikan fleksibilitas dan keleluasaan bagi pemerintah daerah agar dapat bertindak secara cepat tanggap dalam merespons krisis, tanpa harus menunggu mekanisme siklus Perubahan APBD. Keberadaan alokasi belanja ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pemerintah daerah selalu siap hadir memitigasi dampak, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi wilayah di tengah situasi genting, dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas serta tertib administrasi pasca-penggunaan dana. Data dibawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Kota (Tidak Mantap) 2024
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Kota (Tidak Mantap) kota kendari 2024
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, peralatan, bangunan, jalan, dan jaringan irigasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pos belanja ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran yang bersifat investasi atau produktif karena bertujuan untuk menambah aset daerah dan memperkuat kapasitas infrastruktur publik. Alokasi belanja modal menjadi indikator penting kualitas APBD, sebab semakin besar proporsinya, semakin tinggi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, peralatan, bangunan, jalan, dan jaringan irigasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pos belanja ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran yang bersifat investasi atau produktif karena bertujuan untuk menambah aset daerah dan memperkuat kapasitas infrastruktur publik. Alokasi belanja modal menjadi indikator penting kualitas APBD, sebab semakin besar proporsinya, semakin tinggi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Data Kependudukan Kota Kendari yang menggambarkan jumlah penduduk wajib KTP el dan Perekaman berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelurahan Semester I Tahun 2026
Menggambarkan penduduk wajib KTP el yang sudah melakukan perekaman KTP el
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah Anak Usia 0-1 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran semester I Tahun 2026
Jumlah Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-1 Tahun
Menggambarkan jumlah anak usia 0-1 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran
Bangunan gedung ber-IMB adalah bangunan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun, diubah, atau direnovasi. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) memastikan bahwa bangunan tersebut aman dan sesuai dengan aturan tata ruang serta standar keselamatan yang berlaku
Data Jumlah Bangunan gedung ber-IMB (Unit) kota kendari 2024
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan klasifikasi penerimaan APBD di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang mencakup berbagai sumber penerimaan alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan hibah (dari pemerintah, lembaga, maupun pihak ketiga) serta dana darurat. Komponen pendapatan ini berfungsi sebagai sumber pendanaan komplementer yang umumnya bersifat insidental, bersyarat, atau spesifik untuk tujuan tertentu. Keberadaan pos penerimaan ini memberikan fleksibilitas sekaligus bantalan fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan khusus, memperluas kapasitas pelayanan publik, hingga merespons kondisi kedaruratan atau krisis (seperti bencana alam) tanpa harus mengganggu alokasi anggaran reguler, sambil tetap terikat pada prinsip kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan klasifikasi penerimaan APBD di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang mencakup berbagai sumber penerimaan alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan hibah (dari pemerintah, lembaga, maupun pihak ketiga) serta dana darurat. Komponen pendapatan ini berfungsi sebagai sumber pendanaan komplementer yang umumnya bersifat insidental, bersyarat, atau spesifik untuk tujuan tertentu. Keberadaan pos penerimaan ini memberikan fleksibilitas sekaligus bantalan fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan khusus, memperluas kapasitas pelayanan publik, hingga merespons kondisi kedaruratan atau krisis (seperti bencana alam) tanpa harus mengganggu alokasi anggaran reguler, sambil tetap terikat pada prinsip kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2021
Pos pemadam kebakaran adalah fasilitas pelayanan publik atau kantor unit dari Dinas Pemadam Kebakaran yang ditempatkan di wilayah tertentu untuk merespons kondisi darurat secara cepa
Data Jumlah Pos Pemadam kota kendari 2024
Pendapatan transfer antar-daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan APBD yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya—biasanya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau sebaliknya—yang pada umumnya terwujud dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak daerah dan alokasi bantuan keuangan (baik bersifat umum maupun khusus). Alokasi dana ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal di skala regional serta memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan antardaerah. Dalam praktiknya, transfer antar-daerah tidak hanya melengkapi struktur pendapatan dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memegang peranan krusial dalam mendanai urusan pemerintahan lintas wilayah, menanggulangi dampak eksternalitas lintas batas administratif, serta memastikan program-program prioritas berskala provinsi dapat tereksekusi dengan baik di tingkat kabupaten atau kota.
Pendapatan transfer antar-daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerimaan APBD yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya—biasanya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau sebaliknya—yang pada umumnya terwujud dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak daerah dan alokasi bantuan keuangan (baik bersifat umum maupun khusus). Alokasi dana ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal di skala regional serta memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan antardaerah. Dalam praktiknya, transfer antar-daerah tidak hanya melengkapi struktur pendapatan dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memegang peranan krusial dalam mendanai urusan pemerintahan lintas wilayah, menanggulangi dampak eksternalitas lintas batas administratif, serta memastikan program-program prioritas berskala provinsi dapat tereksekusi dengan baik di tingkat kabupaten atau kota. Data di bawah ini di sajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH TAHUN 2021
Permukiman Kumuh adalah lingkungan hunian yang tidak layak huni. Kondisi ini terjadi karena bangunan yang terlalu padat dan tidak teratur, kualitas bangunan di bawah standar, serta minimnya sarana prasarana dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi
Data Persentase Pengurangan Capaian Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Kendari 2024
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran Semester I Tahun 2026
Menggambarkan jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran
Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 kota kendari 2024
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan jenis kelamin dan kelurahan semester I tahun 2026
Menggambarkan jumlah anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki kartu identitas anak berdasarkan jenis kelamin dan kelurahan
Kebakaran per Penyebab (Api Mekanis) adalah kebakaran yang dipicu oleh sumber panas yang berasal dari energi atau gesekan mekanis
Data Kejadian Kebakaran per Penyebab (Api Mekanis) kota kendari 2024
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah yang pada dasarnya akan diterima kembali di masa mendatang, baik pada tahun anggaran yang sama maupun tahun-tahun berikutnya. Komponen utama dari pos ini meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen ini berfungsi strategis untuk memanfaatkan kelebihan atau surplus anggaran, di mana dana tersebut dialokasikan kembali secara produktif guna memperkuat kapasitas keuangan jangka panjang, menyelesaikan kewajiban finansial masa lalu, dan mendorong perekonomian wilayah melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah yang pada dasarnya akan diterima kembali di masa mendatang, baik pada tahun anggaran yang sama maupun tahun-tahun berikutnya. Komponen utama dari pos ini meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen ini berfungsi strategis untuk memanfaatkan kelebihan atau surplus anggaran, di mana dana tersebut dialokasikan kembali secara produktif guna memperkuat kapasitas keuangan jangka panjang, menyelesaikan kewajiban finansial masa lalu, dan mendorong perekonomian wilayah melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Panjang jaringan jalan adalah ukuran total jarak dari seluruh ruas jalan yang saling terhubung dalam suatu wilayah tertentu. Jarak ini dihitung dari titik awal hingga titik akhir setiap ruas jalan dan biasanya diukur dalam satuan kilometer (km)
Data Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (Kondisi Sedang ) di Kota Kendari 2024
Data Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk kota kendari 2024
Rasio bangunan ber-IMB adalah persentase atau perbandingan antara jumlah bangunan yang memiliki izin sah dengan total seluruh bangunan yang ada di suatu wilayah
Data Rasio bangunan ber-IMB kota kendari 2024
Dokter adalah tenaga medis profesional lulusan pendidikan kedokteran yang memiliki keahlian untuk memeriksa, mendiagnosis, mencegah, dan mengobati orang yang sakit
Data Jumlah Dokter Kota Kendari di Kota Kendari 2024
Kebakaran (Dalam Penyelidikan) adalah status yang diberikan pada peristiwa kebakaran yang penyebab, titik awal api, atau ada tidaknya unsur kesengajaan masih belum diketahui dan sedang diteliti oleh pihak berwenang
Data Kejadian Kebakaran per Penyebab (Dalam Penyelidikan) kota kendari 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar penerimaan APBD yang digali dan bersumber langsung dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen inti dari penerimaan ini mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (seperti dividen dari BUMD), serta lain-lain PAD yang sah. Keberadaan PAD memiliki peran yang sangat fundamental sebagai tolok ukur utama tingkat kemandirian fiskal dan otonomi suatu daerah; semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin leluasa pula pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan prioritas, merespons kebutuhan spesifik masyarakat lokal, dan menjalankan roda pemerintahan tanpa harus bergantung secara masif pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar penerimaan APBD yang digali dan bersumber langsung dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen inti dari penerimaan ini mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (seperti dividen dari BUMD), serta lain-lain PAD yang sah. Keberadaan PAD memiliki peran yang sangat fundamental sebagai tolok ukur utama tingkat kemandirian fiskal dan otonomi suatu daerah; semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin leluasa pula pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan prioritas, merespons kebutuhan spesifik masyarakat lokal, dan menjalankan roda pemerintahan tanpa harus bergantung secara masif pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Belanja tidak terduga dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan khusus untuk membiayai keadaan darurat, keperluan mendesak, atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan anggaran, seperti penanganan bencana alam, bencana non-alam (seperti wabah penyakit), hingga krisis sosial. Komponen belanja ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal cushion) yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tanggap dalam merespons krisis tanpa harus menunggu mekanisme siklus Perubahan APBD. Keberadaan pos pengeluaran ini sangat krusial guna memastikan kelangsungan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan pemulihan kondisi daerah di tengah situasi genting, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas pertanggungjawaban pasca-penggunaan dana.
Belanja tidak terduga dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pos pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan khusus untuk membiayai keadaan darurat, keperluan mendesak, atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan anggaran, seperti penanganan bencana alam, bencana non-alam (seperti wabah penyakit), hingga krisis sosial. Komponen belanja ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (fiscal cushion) yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan tanggap dalam merespons krisis tanpa harus menunggu mekanisme siklus Perubahan APBD. Keberadaan pos pengeluaran ini sangat krusial guna memastikan kelangsungan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan pemulihan kondisi daerah di tengah situasi genting, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas pertanggungjawaban pasca-penggunaan dana. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Waktu tanggap (response time) kejadian kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran sejak laporan darurat diterima hingga tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan tindakan pemadaman
Data Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (response time rate) 15 menit (kali)
Penerimaan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan semua penerimaan kas yang pada dasarnya perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan dari pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang utamanya difungsikan untuk menutup defisit anggaran. Komponen penting dari pos pembiayaan ini mencakup pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dalam postur APBD, penerimaan ini memegang peran krusial sebagai instrumen penyeimbang likuiditas fiskal yang strategis, memastikan pemerintah daerah tetap memiliki ruang pendanaan yang memadai untuk merealisasikan berbagai program pembangunan prioritas dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik secara optimal, meskipun kapasitas pendapatan reguler daerah lebih kecil dibandingkan dengan total belanja yang direncanakan.
Penerimaan pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan semua penerimaan kas yang pada dasarnya perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan dari pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang utamanya difungsikan untuk menutup defisit anggaran. Komponen penting dari pos pembiayaan ini mencakup pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dalam postur APBD, penerimaan ini memegang peran krusial sebagai instrumen penyeimbang likuiditas fiskal yang strategis, memastikan pemerintah daerah tetap memiliki ruang pendanaan yang memadai untuk merealisasikan berbagai program pembangunan prioritas dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik secara optimal, meskipun kapasitas pendapatan reguler daerah lebih kecil dibandingkan dengan total belanja yang direncanakan. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran berdasarkan jenis kelamin dan Kelurahan Semester I Tahun 2026
Menggambarkan jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran
AGR_AKTA LAHIR 0-17 TAHUN SEMSTR I_2026
Demonstrasi dalam bidang sosial dan ekonomi adalah sebuah gerakan protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok orang (seperti masyarakat atau mahasiswa) di tempat umum. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, atau keberatan terkait isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat
Data Jumlah Demonstrasi (Bidang Sosial dan Ekonomi) Kota Kendari 2024
Bantuan partai politik adalah dukungan yang diberikan kepada partai politik untuk membantu menjalankan kegiatan organisasi, pendidikan politik, dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan bantuan partai politik 1.Mendukung kegiatan operasional partai politik. 2.Meningkatkan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. 3.Meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 4.Membantu partai menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik. 5.Mendorong partai politik agar menjalankan organisasi secara transparan dan akuntabel.
Data Partai Politik Yang Menerima Bantuan Hibah Hasil Pemilihan Legislatif Priode Tahun 2024-2029
Bantuan partai politik adalah dukungan yang diberikan kepada partai politik untuk membantu menjalankan kegiatan organisasi, pendidikan politik, dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran APBD yang dialokasikan khusus untuk perolehan atau penambahan aset tetap dan aset lainnya—seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan irigasi, dan infrastruktur—yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik lebih dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencerminkan langkah investasi pemerintah daerah yang bersifat sangat produktif, karena setiap dana yang diserap akan berwujud menjadi kekayaan daerah yang bernilai jangka panjang. Dalam kerangka pembangunan, proporsi belanja modal yang memadai dan tepat sasaran sangatlah krusial, karena pengeluaran ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas umum bagi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai katalisator yang menggerakkan roda perekonomian lokal dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran APBD yang dialokasikan khusus untuk perolehan atau penambahan aset tetap dan aset lainnya—seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan irigasi, dan infrastruktur—yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik lebih dari satu tahun anggaran. Komponen pengeluaran ini mencerminkan langkah investasi pemerintah daerah yang bersifat sangat produktif, karena setiap dana yang diserap akan berwujud menjadi kekayaan daerah yang bernilai jangka panjang. Dalam kerangka pembangunan, proporsi belanja modal yang memadai dan tepat sasaran sangatlah krusial, karena pengeluaran ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas umum bagi masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai katalisator yang menggerakkan roda perekonomian lokal dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi kemajuan daerah secara berkelanjutan. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
Data Kependudukan yang menggambarkan jumlah anak usia 0-5 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran berdasarkan jenis kelamin dan Kelurahan semester I Tahun 2026
Jumlah anak usia 0-5 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran berdasarkan jenis kelamin dan kelurahan
Data Jumlah Rumah Layak Huni kota kendari 2024
Rasio Puskesmas adalah perbandingan antara jumlah unit fasilitas Puskesmas dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.
Data Rasio Puskesmas per satuan penduduk 2024
Data Jumlah Pelanggaran K3 kota kendari 2024
Pendapatan transfer dana perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerimaan utama APBD yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara kolektif berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk meminimalisasi ketimpangan keuangan, baik antara pemerintah pusat dan daerah (vertikal) maupun antardaerah (horizontal). Dalam struktur keuangan daerah, dana perimbangan sangatlah vital karena sering kali menjadi penyokong terbesar bagi kelangsungan operasional pemerintahan, penyediaan pelayanan publik dasar, serta pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah-daerah yang kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbatas.
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun 2022
Pendapatan transfer dana perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan penerimaan utama APBD yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Komponen dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara kolektif berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk meminimalisasi ketimpangan keuangan, baik antara pemerintah pusat dan daerah (vertikal) maupun antardaerah (horizontal). Dalam struktur keuangan daerah, dana perimbangan sangatlah vital karena sering kali menjadi penyokong terbesar bagi kelangsungan operasional pemerintahan, penyediaan pelayanan publik dasar, serta pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah-daerah yang kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbatas. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar
PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN TAHUN 2022
Kondisi kemantapan jalan adalah ukuran yang menunjukkan persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan total panjang seluruh jalan di suatu wilayah.
Data Kondisi Kemantapan Jalan Berdasarkan Kewenangan Status Jalan Nasional (Mantap) kota kendari 2024
SKOR POLA PANGAN HARAPAN TOTAL WILAYAH KOTA KENDARI TAHUN 2025
SKOR PPH UNTUK TOTAL WILAYAH KOTA KENDARI TAHUN 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia