Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung kemandirian finansial dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD berfungsi sebagai indikator utama sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai pelaksanaan otonomi dan pelayanan publiknya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang optimal, transparan, dan akuntabel sangat krusial tidak hanya untuk memperluas ruang gerak fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, tetapi juga untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal secara mandiri dan berkesinambungan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung kemandirian finansial dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD berfungsi sebagai indikator utama sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai pelaksanaan otonomi dan pelayanan publiknya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang optimal, transparan, dan akuntabel sangat krusial tidak hanya untuk memperluas ruang gerak fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, tetapi juga untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal secara mandiri dan berkesinambungan. Data di bawah ini disajikan dalam bentuk satuan miliar